Perusahaan MLM yang legal di Indonesia harus dan wajib mempunyai SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan Langsung) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan, dengan demikian perusahaan yang menggunakan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk menjalankan usaha MLM adalah tidak sah / ilegal.

 

Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) bagi usaha Multi Level Marketing (MLM) semakin diperketat. Langkah ini diambil Departemen Perdagangan menyusul semakin maraknya penyalahgunaan SIUPL untuk penipuan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat berkedok MLM investasi.

Demikian disampaikan oleh Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran PerusahaanDepartemen Perdagangan Zainal Arifin dalam acara penanganan dugaan Tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi di Graha Sawala, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (15/11/2007).

Zainal menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2007 tentang penerbitan SIUPL, diatur bahwa perusahaan dilarang menggunakan SIUPL untuk kegiatan menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar seperti money game.

"Jadi pada beberapa kasus, ditemukan pula perusahaan pengerah dana masyarakat yang mengakui dan menggunakan izin usaha perusahaan lainnya dalam operasinya," ujarnya.

Zainal mengungkapkan setiap bulan ada sekitar 20 hingga 30 perusahaan yang meminta izin SIUPL, namun yang memenuhi syarat biasanya hanya satu perusahaan karena aturan penerbitan SIUPL yang semakin diperketat, sedangkan masa berlaku SIUPL adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.